INDEPENDENSI OJK PDF

Sadal Commercial banking, seperti yang berlaku di Indonesia dan di Amerika Serikat yaitu bank dilarang melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti asuransi. Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk- bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level playing field yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan. The problems that arise are often resolved through non-litigation. Polri, Kejaksaan Agung; Pendukung: Juga, seberapa dalam konvergensi diantara lembaga-lembaga keuangan.

Author:Shazuru Tojarn
Country:Saudi Arabia
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):2 May 2004
Pages:460
PDF File Size:10.9 Mb
ePub File Size:8.78 Mb
ISBN:924-9-70894-940-1
Downloads:67504
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Vigul



Pokok-pokok ketentuan penggunaan jasa AP dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan adalah sebagai berikut: 1. Sesuai dengan prinsip penerapan tata kelola yang baik, penunjukan AP dan KAP dilakukan melalui rapat umum pemegang saham RUPS dan mempertimbangkan usulan dari dewan komisaris. Pengaturan pengelolaan administrasi bagi AP dan KAP mencakup tata cara pendaftaran, penambahan ruang lingkup pemberian jasa, penghentian jasa sementara waktu dan pengaktifan kembali, perubahan data, pengunduran diri, serta publikasi daftar AP dan KAP pada situs web OJK.

Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama 3 tiga tahun buku berturut-turut. Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

Khusus untuk bank, dalam perjanjian kerja diwajibkan mencantumkan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK. POJK ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Maret Sementara pada saat BAPEPAM Penilaian kecukupan peraturan perlindungan investor pada pasar modal Indonesia mencakup beberapa komponen analisa yaitu : Ketentuan isi pelaporan emitmen atau perusahaan publik yang harus disampaikan kepada publik dan Bapepam, Ketentuan Bapepam tentang penerapan internal control pada emitmen atau perusahaan public, Ketentuan Bapepam tentang, pembentukan Komite Audit oleh emitmen atau perusahaan public, Ketentuan tentang aktivitas profesi jasa auditor independen.

Seperti regulator pasar modal lainnya Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Salah satu tugas pengawasan Bapepam adalah memberikan perlindungan kepada investor dari kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti pemalsuan data dan laporan keuangan, window dressing, serta lain-lainnya dengan menerbitkan peraturan pelaksana di bidang pasar modal. Dalam melindungi investor dari ketidakakuratan data atau informasi, Bapepam sebagai regulator telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan keaslian data yang disajikan emiten baik dalam laporan tahunan maupun dalam laporan keuangan emiten.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: Periode Audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan yang menjadi objek audit, review, atau atestasi lainnya. Periode Penugasan Profesional adalah periode penugasan untuk melakukan pekerjaan atestasi termasuk menyiapkan laporan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan. Anggota Keluarga Dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak baik di dalam maupun di luar tanggungan, dan saudara kandung.

Fee Kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Beberapa hal pokok perubahan dalam peraturan tersebut antara lain : memperluas ruang lingkup periode audit yang mencakup periode laporan keuangan yang menjadi objek audit, review atau atestasi lainnya memperluas ruang lingkup Periode Penugasan Profesional dari Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik, sehingga dapat melakukan penugasan atestasi secara bersamaan mengubah ketentuan yang mengatur bahwa Akuntan, Kantor Akuntan Publik, maupun Orang Dalam Kantor Akuntan Publik tidak independen apabila memberikan jasa non atestasi kepada klien berupa jasa perpajakan dengan pengecualian apabila telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Komite Audit menambahkan ketentuan yang mengatur bahwa Akuntan, Kantor Akuntan Publik, maupun Orang Dalam Kantor Akuntan Publik tidak independen apabila memiliki sengketa hukum dengan klien menambahkan kewajiban pengungkapan dalam laporan berkala kegiatan Akuntan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.

Sumber :.

BQ8030 PDF

Independensi OJK Dipertanyakan

Pokok-pokok ketentuan penggunaan jasa AP dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan adalah sebagai berikut: 1. Sesuai dengan prinsip penerapan tata kelola yang baik, penunjukan AP dan KAP dilakukan melalui rapat umum pemegang saham RUPS dan mempertimbangkan usulan dari dewan komisaris. Pengaturan pengelolaan administrasi bagi AP dan KAP mencakup tata cara pendaftaran, penambahan ruang lingkup pemberian jasa, penghentian jasa sementara waktu dan pengaktifan kembali, perubahan data, pengunduran diri, serta publikasi daftar AP dan KAP pada situs web OJK. Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama 3 tiga tahun buku berturut-turut.

DLSE FORM 55 PDF

.

AFIL 01 A EDITABLE PDF

.

LEMPUYANG GAJAH PDF

.

Related Articles