HUALA ADOLF PDF

Faugul Failing such agreement, the arbitral tribunal shall determine the language or languages to be used in the proceedings. If the original documentation submitted or relied upon by the parties in the submission of the case is in a language other than the Indonesian language, then the Tribunal may determine whether or not the original documents adklf be accompanied by a translation into the Indonesian language. You must be logged in to Tag Records. Similarly when the original document is in the Indonesian language, the Tribunal may request for it to be translated into adolff language.

Author:Mosida Nagore
Country:Slovenia
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):8 February 2016
Pages:69
PDF File Size:4.66 Mb
ePub File Size:19.95 Mb
ISBN:930-3-88341-217-7
Downloads:12051
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Zugis



Hukum dapat menjadi sarana pembangunan yang menyejahterakan rakyat sekaligus juga dapat menjadi sarana yang menyengsarakan rakyat, menghancurkan dan memusnahkan sumberdaya alam dan merusak lingkungan hidup. Kajian singkat ini mendesripsikan isu hukum yaitu bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai substansial dari Pancasila dan UUD dalam pengaturan bidang ekonomi, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Kajian bersifat yuridis normatif. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pengaturan di bidang ekonomi, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus mengaktualisasikan nilai substansial dari Pancasila dan UUD , yaitu suatu pembangunan hukum dengan mengimplementasikan asas kerakyatan atau kekeluargaan, rakyat ditempatkan pada posisi sentral, lebih memberi penekanan pada rule of moral dari pada rule of law semata.

Pengaturan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, lebih memperhatikan etika bisnis, untuk mencegah terjadinya praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, persaingan tidak sehat dan keadilan serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh kentungan.

Pendahuluan Indonesia sudah selayaknya harus mencermati dan mengantisipasi adanya revolusi perdagangan internasional, karena sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma di bidang hukum ekonomi, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Sebelum adanya globalisasi ekonomi, pemerintah mempunyai kedaulatan penuh untuk mengubah maupun membentuk perundang-undangan bidang ekonomi dan pengelolaan SDA [1] , namun sekarang ini kedaulatan tersebut sudah hilang terutama peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, sumber daya alam, jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, dan ketentuan lainnya.

Sehubungan dengan globalisasi ekonomi tersebut, perlu dilakukan pengembangan hukum rechtsbeofening [3] secara terintegrasi dan berkelanjutan, sesuai dengan tatanan hukum nasional sistem hukum Indonesia berdasarkan nilai yang terkandung dalam substansi Pancasila dan UUD Pembangunan hukum adalah suatu pekerjaan yang sama tuanya dengan pekerjaan pembangunan negara dan bangsa. Berkait dengan pengembangan hukum harmoni pembangunan hukum sesuai dengan substansi Pembukaan UUD , H.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto [5] menjelaskan bahwa alinea pertama mengandung pokok pikiran tentang nilai peri-keadilan, alinea kedua mengandung pokok pikiran tentang tujuan hukum yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, yang tercermin dari kata adil dan makmur. Alinea ketiga mengandung pemikiran religius yaitu nilai-nilai ke-Tuhanan. Alinea keempat menjelaskan tentang Pancasila, yang secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-temurun dan abstrak.

Pancasila secara konsep dapatlah disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan saling tidak dapat dipisahkan, suatu kedaulatan yang utuh, yang bermuara pada nilai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kajian dalam tulisan ini dimaksudkan untuk mendesripsikan bagaimanakah implementasi nilai substansial Pancasila dan UUD dalam pembentukan hukum, sebagai solusi bagi Indonesia dalam menghadapi sistem ekonomi global sekaligus melestarikan sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup? Kajian bersifat yuridis normatif [6] , yaitu dengan mengkaji bahan hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif, kemudian dideskripsikan dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas isu hukum yang diangkat. Pembahasan Menurut Mubyarto, ciri-ciri sistem ekonomi berdasarkan nilai Pancasila yaitu sebagai berikut: 1 Roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral, 2 Ada tekad kuat seluruh bangsa untuk mewujudkan kemerataan sosial, 3 Ada nasionalisme ekonomi, 4 Koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional, dan 5 Ada keseimbangan yang selaras, serasi, dan seimbang dari perencanaan ekonomi dengan pelaksanaannya di daerah.

Namun dalam membangun ekonomi rakyat, pemihakan bukanlah satu-satunya justifikasi. Pembangunan ekonomi rakyat memang merupakan suatu strategi yang tepat untuk mengembangkan perekonomian nasional yaitu suatu strategi meningkatkan produktivitas rakyat rakyat menjadi asset nasional dan utilisasi efektif sumber daya yang tersedia, sebagai suatu strategi grassroots-based sekaligus resources based. Lebih dari itu, membangun ekonomi rakyat merupakan salah satu ujud mendasar pelaksanaan pendekatan partisipatori dan emansipatori yang dituntut oleh paham demokrasi ekonomi.

Dalam hal ini menurut Sunaryati Hartono, sistem ekonomipun harus juga mendukung pembangunan sistem hukum secara positif, agar sistem hukum itu dapat lebih mendukung pembangunan sistem ekonomi nasional.

Sebenarnya setiap produk peraturan perundang-undangan khususnya bidang ekonomi dan SDA sudah mencantumkan Pasal 33 UUD sebagai dasar hukum, namun demikian ketentuan materi muatan yang ada di dalam perundang-undang tersebut belum secara konsisten senafas dengan amanat konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD Bahkan tidak jarang isi pasal-pasalnya justru bertentangan.

Dengan adanya ketegasan ini di harapkan dalam rangka pembangunan hukum ekonomi Indonesia terkait dengan pengelolaan SDA dan upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya mengabdi pada pasar bebas dan merespon keinginan konglomerat, modal asing atau perusahaan transnasional, tapi lebih mengutamakan asas kekeluargaan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Hal ini penting, karena Pancasila merupakan Bildung [12] , merupakan roh historis bangsa, yaitu untuk mengenal dirinya lebih dalam dan mengaktualkannya dengan pemahaman yang universal. Penutup 1. Simpulan Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan dan atau pembangunan hukum Indonesia yang seharusnya dikembangkan saat ini yaitu konsep pembangunan hukum yang berdasarkan pada nilai substansial dari Pancasila dan UUD , termasuk di dalamnya nilai yang terkandung dari masing-masing sila dari Pancasila yaitu suatu pembangunan hukum dengan mengedepankan pada asas kerakyatan atau kekeluargaan, yang lebih memberi penekanan pada rule of moral dari pada rule of law semata.

Dalam pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup, lebih memperhatikan etika bisnis, karena dengan etika bisnis diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan KKN, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi dalam pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup, persaingan tidak sehat dan keadilan serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh kentungan.

Konsep ini bila diterapkan dengan konsisten dapat menjadi solusi bagi Indonesia dalam menghadapi globalilasi pasar bebas dalam segala bidang termasuk menjaga pelestarian SDA dan fungsi lingkungan hidup. Perlu dikembangkan konsep pembangunan hukum yang lebih otonom dan responsif dengan konsep berpikir lebih holistik, integral dan berpandangan jauh ke depan, sehingga dapat menghadapi berbagai tantangan permasalahan bangsa ke depan.

Otje Salman S. Dalam Covenant on Economic, Social and Cultural Right, 16 Desember , pada Pasal 1 ditegaskan tentang hak suatu negara peoples untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya.

Demikian juga dalam Prinsip 21 dan 11 Declaration on the Human Environment dari Konferensi Stockholm, Juni , yang menyatakan bahwa negara-negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sesuai dengan kebijaksanaan pengamanan dan pemeliharaan lingkungannya. Dalam letter of intent mereka meminta amandemen Undang-undang No. Kegiatan itu mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan secara sistematik mempelajari dan mengarahkan hukum yang berlaku itu.

Pengembangan hukum itu dapat dibedakan ke dalam pengembanan hukum praktikal dan pengembanan hukum teoritikal. Pengembanan hukum praktikal terutama dijalankan oleh institusi bidang legislasi, badan peradilan, lembaga bantuan hukum, dan administrasi pemerintahan pada umumnya. Sementara itu, pengembanan hukum teoritis dilakukan oleh perguruan tinggi hukum.

Susanto, op.

JAVA COLLECTIONS JOHN ZUKOWSKI PDF

Hukum Perdagangan Internasional – Huala Adolf

Daitaur Your email address will not be published. Article 14 of the BANI Rules addresses four elements related to the language of arbitral proceedings, namely: This issue has recently raised concern in Indonesia after a domestic court in Jakarta delivered a judgment regarding the use of language in contracts. How to advise an Indonesian multinational company with cross-border disputes and the relevance of hjala resolution mechanisms and treaty protection when trading with foreign companies. Furthermore, Article 31 of the Language Law states that Bahasa Indonesia shall be used in a memorandum of understanding or an agreement including agreements in international public law which involve a state institutions, a government institution, private Indonesian entity or Indonesian citizens paragraph 1. Can I view this online? To learn more about Copies Direct watch this short online video.

BERTINETTI STORIA DELLA LETTERATURA INGLESE VOL 1 PDF

HUALA ADOLF PDF

.

ENCICLICA MATER ET MAGISTRA PDF

.

DE BETOVERENDE WERKELIJKHEID PDF

.

Related Articles